HUTANG MELILIT PAJAK SOLUSINYA?

Bisa dibilang luar biasa, upaya Indonesia dalam memunggut pajak dari rakyatnya. Bagaimana tidak, mulai dari kantong plastik ada pajaknya. Nasi bungkus pada rumah makan bertanda e-tax juga harus bayar pajak. Hingga di Palembang penjualan pempek dikenakan pajak (www.gelora.co, 7/7/2019)

Tidak salah bila Indonesia melakukan hal ini. Karena itu konsekuensi dari pilihan system ekonomi yang dianut Indonesia. Dan rakyat harus terima. Hasil usahanya dibagi dengan negara.

Padahal, pajak dari berbagai sumber dikumpulkanpun, bukan jaminan.  Hutang negara ini akan lunas dibayar. Rakyat menerima getahnya. Namun penguasa tetap enjoy saja. Bahkan, hasrat hutang penguasa terus membara. Kabarnya, pendidikan Islam dinegara inipun akan didanai dengan hutang (https://m.cnnindonesia.com, 28/6/2019).

Sungguh pilu kebijakan yang diambil negara. Mental hutang kenapa mewabah dibirokrasi pemerintahan.

Bisa dikata, negara gemah ripah loh jinawi itu sudah terhapus. Dihapus dengan kebijakan bermental utang, impor, dan atas nama investasi. Kaya SDA tapi dikelola orang luar negeri. Padahal dengan pengibaratan yang sederhanapun bisa dicerna. Seorang  pemilik akan memperkerjakan orang bukan sebaliknya, pemiliki disetir dan dikuasai oleh negara lain. Jadilah asing yang kaya, rakyat menjadi tenaga kasarnya. Menikmati pembangunan infrastruktur, namun tidak utuh milik rakyat Indonesia.

Entah, kapan para pemangku kebijakan itu segera sadar. Akan gaya baru penjajahan negara adidaya.

Jadi, terimalah rakyat Indonesia, jika semua yang anda pakai dan makan harus dipunggut pajaknya. Menjadi relawan negara dengan membayar kewajiban pajak. Untuk mencicil utang negara dan memenuhi kebutuhan lainnya. Sisi lain, negara malah membesarkan perut si investor asing.

Mudah-mudahan pemangku kebijakan negara ini segera menyadari. Untuk melepaskan system ekonomi kapitalis. Menghentikan liberalisme diseluruh bidang. Membangun Indonesia dengan sebenarnya. Bukan kamuflase sejahtera dibaliknya menggunung hutang. Dan diambil alihnya penggelolaan kekayaan alam oleh asing. Kemudian ambil jalan keluar dengan memungguti pajak kepada rakyatnya.

Ada ekonomi Islam, yang jelas tidak menjadikan pajak sebagai active income. Ekonomi Islam bebas ribawi. Ekonomi Islam mengharamkan liberalisasi SDA ke tangan asing. Ada system politik Islam yang mengharamkan turut campurnya asing dalam menetapkan kebijakan negara. Mari, berrdiri dikaki sendiri dengan aturan Ilahi. Mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur yang sesungguhnya.

Dalam mencari solusi, tak lagi Indonesia sebagai negara plural -banyak agama- sebagai alasan. Tapi mencari solusi tepat untuk mengatasi problem negara. Jika memang kapitalisme, sosialisme malah merusak, Kenapa antipati dengan sistem Islam. Jika memang  Islamlah pemilik solusi shahih itu. Maka jangan ragu menggambilnya, wahai rakyat Indonesia!. Wallahua'lam bis showwab.