Terhadap penguasa (pemerintah), parpol melakukan muhasabah (koreksi) apabila ada kebijakan yang menyimpang dari syariah.
Koalisi parpol dalam sistem Islam (jika ada) dalam rangka muhasabah kepada penguasa. Parpol dalam sistem Islam juga tidak menduduki kursi parlemen. Karena parlemen (DPR, MPR) tidak ada. Penggali (istimbat) hukum atau yang melegislasi hukum (UU) adalah Khalifah bukan partai. Tugas partai adalah memberikan koreksi apabila ada UU yang menyimpang dari syariah. Dan juga melakukan muhasabah terkait implementasinya.
Dari sini nampak bahwa kedaulatan dalam sistem Islam ada ditangan syara' bukan Parpol bukan pula parlemen. Keberadaan pemeritahan dalam sistem Islam guna menerapkan syariat Allah SWT kepada manusia. Sehingga tidak ada ceritanya 'UU pesanan'. Karena semunya telah tercantum dalam Alqur'an dan Alhadist. Wallahua'lam.
