Kabar itupun mendapat sambutan dari Bupati Sukabumi dengan mengatakan sebaiknya BPJS dibubarkan saja. Senada dengan itu adalah apa yang disampaikan oleh Fadli Zon (suaraislam.id, 11/03/2020).
Apabila bupati dan anggota DPR yang secara finansial tidak memiliki problem membayar BPJS berkomentar demikian, tentu ada alasan ketidaktepatan lain dari BPJS, dalam kaca mata mereka.
Adapun rakyat biasa tentu bersyukur dengan putusan MA tersebut. Rakyat baru akan bersyukur sekali jika tidak ada sama sekali iuran kesehatan yang harus mereka bayarkan kepada negara disaat mereka sehat.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPJS sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan adalah mewakili negara dalam menjalankan fungsi layanan kesehatan kepada rakyat. Menjamin rakyatnya sehat adalah bagian tugas negara. Aktivitas menjamin berarti negara harus memberikan layanan nir laba tanpa perbedaan kasta kepada rakyat. Dengan menyediakan layanan terbaik mulai dari tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, pengobatan, hingga biaya yang murah. Inilah bentuk menjamin, melindungi rakyat biar pasti sehat.
Slogan BPJS dengan gotong royong semua tertolong adalah slogan yang tidak tepat. Pasalnya, memberikan jaminan dan layanan kesehatan adalah tugas negara. Sehingga apabila pembiayaan dibebankan kepada rakyat seperti yang dipraktekkan oleh BPJS pasti menuai problematika. Gotong royong dalam terminologi Indonesia adalah tindakan tolong menolong dilandasi keikhlasan bukan keterpaksaan. Amal yang tidak ikhlas tidak barokah tidak diterima oleh Allah ta'ala. Akibatnya rakyat bukan tertolong malah sebaliknya polemik yang muncul.
Faktanya, BPJS saat ini mengalami defisit. Yang hal itu disinyalir disebabkan banyak anggota BPJS yang belum setor iuran.
Dalam situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini tentu wajar jika dana nasabah BPJS dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Namun, jika terhadap rakyat dengan ekonomi sulit diberi sanksi karena belum setor iuran BPJS akan menjadi perilaku dzalim penguasa kepada rakyatnya.
Solusinya?
Andai betul negara belum mampu menyediakan layanan kesehatan tanpa melibatkan iuran dari rakyat, maka penulis mengusulkan untuk membuat Lembaga Sedekah Kesehatan. Bukan model BPJS yang serupa asuransi namun iuran tidak bisa kembali jika nasabah tidak sakit.
Lembaga Sedekah Kesehatan akan menjadikan aqad jelas antara rakyat dengan negara. Yakni negara membutuhkan bantuan dana sehingga bagi rakyat yang berada bisa mensedekahkan hartanya. Dan kemudian negara serius mengurus dana tersebut. Dipegang orang amanah, kredibel, berintegritas.
Dan negarapun terus melakukan pengelolaan SDA dengan benar. Kekayaan alam milik umum adalah untuk hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini sebagaimana amanah UUD '45.
Jadi kekayaan milik umum tidak diswastanisasikan atau dikelola asing. But, dikelola Indonesia sehingga utuh laba dikembalikan kepada rakyat berupa layanan kesehatan, pendidikan dll secara berkualitas dan murah terjangkau.
Konsep BPJS dari Kapitalisme
Sistem kapitalisme menempatkan negara sebagai fasilitator dengan konsumen adalah rakyat. Reinventing government mengarahkan pada layanan prima dengan rakyat sebagai pelanggan. Pemilihan diksi seperti kata pelanggan, sudah mencerminkan bau komersil. Padahal, negara ibarat pengembala. Dengan rakyat sebagai makhluk yang digembalakan.
Wajarnya pengembala, ia akan menjaga gembalaannya, hingga rela nyawa taruhannya demi menjamin aman, sehat, dan hidup gembalaannya.
Jadi, bahaya bila bidang primer seperti pendidikan, kesehatan ataupun lainnya dikelola ala kapitalisme. Negara didunia saat ini sudah merasakan akibat buruk dari penerapan kapitalisme. Baik bidang pendidikan, kesehatan, politik, sosial pergaulan, budaya dan lainnya.
Refleksi Kepada Islam
Islam terbukti bukan agama spiritual semata. Penerapan syariat Islam dalam sistem kenegaraan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, khulafaur rasyidin, kekhilafahan Umayyah, Abasiah, Ustmaniyah hingga runtuhnya 1924 M.
Dalam buku Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia karya Dr Raghib As Sirjani diterangkan perkembangan ilmu kedokteran yang dialami kaum Muslimin. Mulai dari Tibbun Nabawi -pengobatan alami ala Nabi SAW-. Muncul dokter-dokter spesialis. Seperti Ali bin Isa Al Kahal spesialis mata, Abu Qasim az Zahrawi penemu pertama alat bedah dan karya bukuny menjadi patokan pakar bedah eropa. Ibnu Sina penemu pertama ilmu tentang parasit, radang otak, kanker, ahli gigi, sekaligus ahli bedah. Temuan ibnu Sina juga menjadi rujukan dunia kedokteran modern saat ini.
Dan tercatat dalam sejarah bahwa umat Islam adalah kaum pertama yang mendirikan rumah sakit didunia. Tepatnya masa Al Walid bin Abdul Malik pada tahun 705-715 M. RS ini khusus untuk penyakit lepra. Waktu itu RS dikenal dengan nama baimarastanat -tempat tinggal orang sakit-. Kemudian pada masa Sultan Mahmud as Saljuki dibuat rumah sakit keliling yang diangkut unta hingga mencapai 40 ekor unta (1117-1131M). Adapun di Cordoba dibangun lebih dari 50 RS. Itupun sudah dipisah sesuai spesifikasi penyakitnya. Seperti RS mata, RS kulit, RS jiwa dan lainnya.
Demikian hebatnya sistem Islam dalam mengurus kesehatan waktu itu. Kebetan itu tidak lain karena negara serius menanggung kesehatan rakyat. Masih dinukil dari Prof Raghib dijelaskan bahwa pembiayaan kesehatan diambil dari kas negara dan wakaf orang-orang kaya.
Jadi, pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh negara. Negara mengoptimalkan pengelolaan SDA dengan dikelola secara mandiri tidak di swastanisasikan. Kepemilikan umum -milkiyah 'ammah- dikelola negara untuk rakyat. Sehingga keuntungan utuh masuk kas negara dan kembali kepada rakyat. Digunakan untuk membangun human resources yang unggul. Lahir, akal dan batinnya. Menghantarkan rakyat menjadi orang beriman yang beramal shalih. Sehingga terwujud insan-insan yang sehat dan negara diliputi berkah, kebaikan dan ampunan dari Allah ta'ala. Wallahua'lam bis showwab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar