Bagi kita yang hidup di desa, bukanlah pelaku mudik. Tapi, yang punya saudara diperantauan, berita seputar mudik menjadi info penting.
Tahukah kita? Bahwa tahun ini mudik diperbolehkan dengan beberapa ketentuan. Pertama, bagi yang sudah vaksin 1 dan 2 melampirkan hasil tes antigen. Kedua, bagi yang sudah vaksin 1, 2 dan booster tidak perlu melampirkan hasil tes. Ketiga, bagi yang masih vaksin dosis 1 atau belum pernah vaksin harus melampirkan hasil PCR negatif. (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60866789)
Yang Penting Mudik
Setelah berita ketentuan mudik tersebar, mereka yang punya planning mudik berduyun-duyun vaksin. Demi mudik, demi bertemu dengan keluarga dan kerabat.
Sebagaimana dilansir dari republika.co.id, vaksin menjadi tren alias mengalami peningkatan di semua dosisnya. Dari dosis1, 2 dan booster. (https://www.republika.co.id/berita/r9rcli328/jadi-syarat-mudik-tren-vaksinasi-booster-meningkat-drastis)
Dari fakta ini menunjukkan betapa masyarakat 'nurut' dengan ketentuan pemerintah. Meski dirasa hal itu mempersulit mudik. Pasalnya, masyarakat membandingkan dengan pagelaran MotoGP yang penontonnya dari berbagai wilayah bahkan LN saja tidak diberi ketentuan sebagaimana mudik. Padahal semua memiliki potensi tertular dan atau menyebarkan covid.
Covid di Negeri Ini Statusnya Apa?
Masyarakat adalah objek pemberlakuan regulasi. Adapun negara sebagai subjek yang memproduksi regulasi. Tentu, regulasi yang dibuat negara harus melalui kajian yang tepat dan benar. Sehingga upaya membandingkan ketentuan bagi penonton MotoGP dengan ketentuan mudik tidak terjadi.
Akhirnya, saat pagelaran MotoGP masyarakat menyangka covid telah punah. Tapi saat diberitakan syarat mudik, masyarakatpun jadi bertanya, sebenarnya status covid di negeri ini apa?
Disinilah masyarakat melihat tidak konsistennya pemerintah dalam membuat kebijakan. Terkesan mempermudah syarat penonton MotoGP dan mempersulit mudik.
Khatimah
Masyarakat peduli adalah masyarakat yang mau mengkritisi kebijakan penguasa. Menyampaikan aspirasi dan nasehat kepada penguasa. Bukankah nasib penguasa di akhirat ditentukan atas riayahnya (pengurusannya) kepada rakyat? Wallahua'lam bis showab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar